#JokowiTakutFPI Jadi Trending Topic, Padahal FPI CUMA ORMAS KECIL,.... TANDA-TANDA?????'

Hastag @JokowiTakutFPI menjadi trending topic di Indonesia siang ini di media sosial Twitter. Ada apa?

Hastag #JokowiTakutFPI ini sudah ramai disuarakan sejak pagi tadi. Hingga saat ini cuitan bernada sindiran terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini masih terus muncul.

Hastag ini muncul terkait dengan aksi Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mendatangi perusahaan dan pusat perbelanjaan di berbagai daerah seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka menyebut mensosialisasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut umat Islam haram mengenakan atribut yang berkaitan dengan perayaan Natal.

Banyak netizen yang bersuara dengan aksi FPI tersebut karena dinilai meresahkan. Aksi sosialiasi tersebut dinilai mengintimidasi. Fatwa MUI disebut bukanlah hukum positif dan aparatlah yang berhak melakukan penertiban, bukan ormas. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) KH Mustofa Bisri atau Gus Mus juga menyinggung hal ini.

"Karena tdk tahu, banyak org ~termasuk mungkin yg di MUI dan di pemerintahan~ menganggap bahwa MUI itu lembaga negara yg fatwanya mengikat," tulisnya lewat akun Twitter @gusmusgusmu.

Jika dalam seminggu kedepan @jokowi diam saja dgn kelakukan FPI maka 2019 kita pilih Rizieq jadi Presiden, #serius #JokowiTakutFPI— Rudi Valinka #HOKI (@kurawa) 19 Desember 2016
Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga sudah bersuara atas persoalan ini. Dia menegaskan bahwa Fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia. Dia meminta ormas jangan membuat keresahan di masyarakat.
"Untuk ormas, fatwa MUI itu bukan hukum positif di Indonesia. Jadi kalau mau sosialisasi ya jangan sampai membuat masyarakat takut," kata Tito di acara diskusi 'Merangkai Indonesia dalam Kebhinnekaan' di Aula Latif Hendraningrat, Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12).

Tito menegaskan, apabila terdapat ormas menggunakan kekerasan saat melakukan sosialisasi, maka dia memerintahkan jajarannya agar langsung melakukan penindakan. Selain itu, Tito juga menyoroti aksi sosialisasi dari ormas dengan cara datang beramai-ramai ke ruang publik. Menurut Tito, hal itu bisa dihindari dengan cara yang lebih baik melalui sosial media atau undangan resmi.

Tito juga telah memberikan teguran keras kepada Kapolres Bekasi Kota Kombes Umar Surya Fana dan Kapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunaedi yang membuat surat edaran yang isinya terkait fatwa MUI mengharamkan pemakaian atribut nonmuslim. 

"Saya tegur keras Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo karena mereka mengeluarkan surat edaran seperti yang difatwakan MUI. Sekali lagi, fatwa MUI bukan menjadi rujukan bagi hukum positif kita. Saya suruh cabut surat edaran itu," tegas Tito.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemberian sanksi pembubaran kepada ormas yang tidak berbadan hukum seperti Front Pembela Islam tak mudah. Ada banyak tahapan yang harus ditempuh hingga akhirnya sanksi tersebut dijatuhkan.

Tjahjo melanjutkan posisi pemerintah saat ini adalah memberikan peringatan dan pembinaan serta peninjauan kembali atas sanksi yang mungkin akan diberikan. 

Tjahjo menuturkan sanksi bagi organisasi masyarakat diatur dalam pasal 60-67 Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. 

Di dalam aturan itu, Tjahjo memaparkan pemerintah harus lebih dulu menempuh langkah persuasif sebelum mencabut surat keterangan terdaftar (SKT).

Setelah langkah persuasif gagal dilakukan, pemerintah baru memberikan peringatan tertulis hingga tiga kali.

"Bila ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dapat dijatuhi sanksi penghentian bantuan/ hibah dan/atau penghentian sementara kegiatan," kata Tjahjo.

Untuk ormas di level nasional, Tjahjo mengatakan pemerintah wajib meminta pertimbangan Mahkamah Agung untukpenghentian sementara kegiatan ormas tersebut. Sementara untuk penghentian sementara kegiatan di pemda, harus meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daera setempat, kejaksaan dan kepolisian sesuai tingkatan.

"Pencabutan SKT bisa dilakukan setelah mendapat pertimbangan MA," tulis Tjahjo.

Sebelumnya tahun 2014 Petahana Ahok Juga pernah mau membubarkan PFI namun sebagai ormas Islam FPI telah terdaftar sebagai organisasi masyarakat di Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pernyataan Wagub DKI Jakarta Ahok yang menyatakan bila izin Front Pembela Islam di Kemendagri telah habis pada Desember 2013 lalu dan tidak terdaftar di Kesbangpol DKI Jakarta.


Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji, sebagai ormas Islam FPI telah terdaftar sebagai organisasi masyarakat di Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mereka (FPI) (punya) izin di Kemendagri sampai 2019. Mereka tidak perlu punya izin di Kesbangpol DKI," kata Dodi.
Menurut Dodi, FPI hanya perlu mencatatkan organisasinya di Badan Kesbangpol yang ada di 10 provinsi atau 1/3 total provinsi di Indonesia. Dengan begitu, mereka resmi disebut sebagai ormas Islam.

Jadi, apa yang akan terjadi yah ketika ijin FPI habis pada tahun 2019..?? Apakah akan diperpanjang atau bagaimana menurut anda?(vr/sc:detik/infoteratas.com)
#JokowiTakutFPI Jadi Trending Topic, Padahal FPI CUMA ORMAS KECIL,.... TANDA-TANDA?????' #JokowiTakutFPI Jadi Trending Topic, Padahal FPI CUMA ORMAS KECIL,.... TANDA-TANDA?????' Reviewed by Siska Permatasari on 06.11 Rating: 5

Tidak ada komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

TOP-LEFT ADS